Lead
Laut bukan sekadar pemisah daratan; lebih dari itu, laut merupakan jantung yang berperan sebagai pemersatu peradaban dan kedaulatan bangsa. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kita, sebagai rakyat Indonesia, memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga wilayah laut agar tetap berdaulat, aman, dan berdaya guna. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu kita akan menghadapi berbagai ancaman, mulai dari kejahatan lintas batas hingga rivalitas geopolitik. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan strategi ketahanan maritim yang lebih kokoh dan adaptif.
Tantangan Nasional
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pada Pasal 7 disebutkan bahwa wilayah perairan Indonesia meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sedangkan wilayah yurisdiksi Indonesia meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen.
Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Badan Informasi Geomatika mencatat bahwa luas laut yurisdiksi Indonesia mencapai ± 25 juta km² dengan panjang garis pantai sekitar ± 108.000 km. Indonesia juga berada pada posisi yang strategis dengan memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan internasional. Posisi Indonesia dikatakan strategis karena kita memiliki salah satu jalur laut terpadat di dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jalur laut Indonesia juga merupakan pintu gerbang utama arus barang dan energi global. Kita, sebagai rakyat Indonesia, tidak boleh terlena dengan posisi strategis negara kita. Justru, kita harus waspada terhadap berbagai ancaman keamanan maritim yang terus berkembang, mulai dari penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), perompakan laut, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, hingga pelanggaran batas wilayah.
Dinamika Regional dan Global
Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa kerugian negara mencapai 13 triliun rupiah akibat praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yang terjadi sejak 2020 hingga 2025. Selain itu, konflik geopolitik yang mencerminkan rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik tentu saja berpengaruh terhadap peningkatan ketegangan keamanan laut, terutama di Perairan Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.Di sisi dalam negeri, Indonesia masih menghadapi tantangan utama akibat terfragmentasinya kewenangan pengamanan laut. Indonesia memiliki beberapa institusi atau lembaga yang bertugas di laut, seperti TNI Angkatan Laut (TNI AL), Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), Polisi Air (Polair), hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada kurang efektifnya pengawasan terhadap laut kita. Di sisi lain, teknologi pemantauan maritim Indonesia masih terbatas. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa ketahanan maritim kita masih belum optimal, padahal laut kita merupakan aset vital yang harus dijaga agar tetap berdaulat, aman, dan berdaya guna.
Analisis Strategis
Jika kita melihat dinamika yang terjadi saat ini, dalam mewujudkan ketahanan maritim yang merupakan bagian integral dari ketahanan nasional, terdapat tiga permasalahan utama yang harus segera diselesaikan oleh bangsa kita. Pertama, terus meningkatnya ancaman kejahatan transnasional yang memanfaatkan luasnya wilayah laut negara kita. Kedua, tekanan geopolitik global terhadap Indonesia yang disebabkan oleh posisi Laut Indonesia yang berada di kawasan Indo-Pasifik, sebuah arena strategis bagi negara-negara besar yang menunjukkan rivalitas mereka. Ketiga, fragmentasi yang terjadi pada lembaga-lembaga dalam negeri dan lemahnya teknologi yang kita miliki dalam pengawasan laut, yang berdampak pada kurang efektifnya penjagaan terhadap laut kita yang sangat luas.
Bila kita berbicara mengenai ketahanan nasional, kelemahan pada satu aspek dapat memberikan dampak buruk bagi stabilitas negara kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus memperkuat ketahanan maritim, karena jika tidak, kita akan kehilangan kedaulatan, sumber daya alam, dan posisi strategis negara ini. Laporan FAO menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang paling banyak mengalami pencurian ikan. Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama, masih terjadi pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh negara tetangga di Perairan Laut Natuna Utara. Hal ini menunjukkan masih lemahnya pengendalian perbatasan laut kita.
Ketahanan maritim kita harus diperkuat, atau kita akan menghadapi beberapa implikasi serius. Ada beberapa implikasi yang pasti timbul, antara lain: pertama, eksploitasi terhadap sumber daya alam kita oleh pihak asing yang akan merugikan perekonomian negara; kedua, daya tawar Indonesia di forum internasional akan berkurang, terutama dalam isu-isu maritim; ketiga, menurunnya kesejahteraan negara yang berdampak pada kestabilan sosial masyarakat pesisir kita; dan keempat, yang tidak kalah pentingnya, adalah risiko terjadinya konflik terbuka di perbatasan laut kita.
Dengan demikian, dapat kita lihat betapa pentingnya memperkuat ketahanan maritim kita. Memperkuat ketahanan maritim adalah kebutuhan strategis bangsa dalam menjaga kedaulatan dan masa depan negara, yang bukan hanya persoalan keamanan.
Rekomendasi
Bangsa Indonesia memerlukan langkah-langkah konkret yang realistis, aplikatif, dan berorientasi kebijakan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut:
- Memperkuat institusi maritim yang kita miliki: Pembentukan sistem komando terpadu untuk mengurus penegakan hukum di laut dan memperkuat Bakamla RI sebagai Coast Guardnasional dengan otoritas yang jelas dan tunggal dalam urusan keamanan laut yang bersifat sipil.
- Menggunakan teknologi yang modern: Meningkatkan kemampuan deteksi dan pemantauan laut yang berbasis satelit, radar, dan drone sebagai alat maritime domain awareness, serta memanfaatkan kemajuan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam menganalisis data maritim untuk mendeteksi ancaman lebih cepat.
- Melaksanakan diplomasi dan meningkatkan kerja sama internasional: Indonesia dapat memperkuat kerja sama dengan negara-negara di sekitar kita dan negara-negara yang memiliki nilai strategis, serta mengedepankan diplomasi maritim di forum ASEAN dan Indo-Pasifik, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia di bidang maritim.
- Memberdayakan ekonomi pesisir: Indonesia perlu mengembangkan blue economydi bidang maritim yang berkelanjutan dan berdampak positif, serta memberikan pelatihan, akses modal, dan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat pesisir sebagai garda terdepan ketahanan maritim kita.
- Memberikan pendidikan dan kesadaran maritim: Memasukkan pendidikan kebaharian dalam kurikulum pendidikan nasional dan mengadakan pameran, festival bahari, kampanye kebaharian, serta pelatihan kebaharian kepada generasi muda Indonesia.
Dengan langkah-langkah konkret yang telah disampaikan, tidak hanya ketahanan maritim di bidang keamanan yang akan meningkat, tetapi ekonomi nasional juga akan tumbuh dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Ketahanan maritim merupakan fondasi dasar bagi kedaulatan, keamanan, dan kemakmuran bangsa. Kita harus melihat laut bukan hanya sebagai batas wilayah, tetapi sebagai peradaban yang akan menentukan masa depan bangsa kita. Untuk itu, diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersinergi dalam menjaga lautan Nusantara. Sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia bersatu padu membangun ketahanan maritim. Agar ketahanan maritim kita menjadi kokoh demi tegaknya kedaulatan dan terwujudnya masyarakat Indonesia yang semakin sejahtera di masa mendatang.
Penulis: Agung Jaya Pratama – Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ketahanan Nasional, Universitas Brawijaya
Editor : Redaksi
